16 Orang Tewas PM Papua Nugini Memberhentikan Pejabat Pemerintahan dan Polisi

Papua Nugini, sinarindonesia.id– Kerusuhan yang dipicu protes polisi dan sektor publik atas pemotongan gaji oleh para pejabat, dinilai Perdana Menteri (PM) Papua Nugini, sebagai kesalahan administratif berubah menjadi pelanggaran hukum. Keadaan yang disebut darurat, pihaknya memberhentikan pejabat pemerintah dan polisi setelah 16 orang tewas dalam kerusuhan tersebut.

Dikutip dari tayangan stasiun televisi pemerintah Australia ABC, terlihat ribuan orang di Jalan ibu Kota Port Moresby, menjarah barang dagangan saat asap hitam mengepul di kota tersebut.

Dari peristiwa itu, Sembilan orang tewas di Port Moresby dan tujuh orang tewas di Lae, di utara negara pertambangan emas dan tembaga tersebut.

Dalam konferensi pers, Perdana Menteri James Marape mengatakan bahwa dia telah memberhentikan kepala polisi Papua Nugini dan birokrat penting di departemen keuangan dan perbendaharaan. Untuk sementara pemerintah melakukan peninjauan terhadap penyebab kerusuhan.

“Ada bukti kerusuhan terorganisir yang terjadi,” katanya, dilansir Reuters.

Pihaknya megenaskan bahwa peninjauan tersebut akan memastikan pengamanan demokrasi dan supremasi hukum.

“Kita mengamankan demokrasi, kita mengamankan supremasi hukum. Sementara sekitar 1.000 personel militer disiagakan untuk mencegah kerusuhan lebih lanjut,” katanya.

Dikabarkan, kekerasan di ibu kota mereda pada Kamis (11 Januari 2024), dan pemerintah mengerahkan polisi tambahan untuk menjaga ketertiban.

Kedutaan Besar Amerika Serikat di Port Moresby mengatakan polisi telah kembali bekerja, namun ketegangan masih tinggi.

“Ketenangan yang relatif dapat berubah sewaktu-waktu,” katanya dalam sebuah pernyataan, seraya menambahkan bahwa pihaknya telah menerima laporan kekerasan di beberapa wilayah lain di negara tersebut.

Beberapa warga China terluka ringan, dan toko-toko milik warga keturunan China menjadi sasaran vandalisme dan penjarahan, kata kedutaan Tiongkok.

Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengatakan komisi tinggi negaranya sedang memantau situasi tersebut, dan Canberra belum menerima permintaan bantuan apa pun dari Papua Nugini, yang secara rutin didukungnya dalam bidang kepolisian dan keamanan.

“Kami terus mendesak ketenangan di masa sulit ini. Kami belum menerima permintaan apa pun dari pemerintah PNG saat ini tetapi… teman-teman kami di Papua Nugini, kami memiliki hubungan baik dengan mereka,” katanya.

Polisi di Papua Nugini telah berjuang melawan lonjakan kejahatan dengan kekerasan selama setahun terakhir. Marape mengatakan peningkatan keamanan akan membantu menarik investasi asing pada sumber daya emas dan tembaga PNG.

Polisi melakukan pemogokan pada Rabu pagi setelah menemukan pengurangan paket gaji mereka. Pemerintah menyebarkan pesan di media sosial yang menyangkal bahwa pajak baru telah dikenakan pada polisi, dan Marape mengatakan kesalahan administratif apa pun yang menyebabkan kekurangan gaji akan diperbaiki. (Red)

By: H@did

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *