277 Sengketa Pemilu Masuk Dalam Daftar Laporan MK

Jakarta, sinarindonesia.id– 277 pengajuan permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024, telah masuk ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dari total laporan tersebut, dua gugatan diantaranya merupakan perselisihan hasil Pilpres 2024 yang diajukan tim Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Juru Bicara MK Fajar Laksono, saat dikonfirmasi mengatakan saat ini pihaknya telah menerima seluruh laporan tersebut.

“Jadi ada 277 pengajuan permohonan, 263 di antaranya DPR/DPRD, dua pilpres dan 12 calon anggota DPD,” kata Fajar, kepada media, Senin (25 Maret 2024).

Dijelaskannya, bahwa untuk jumlah perkara perselisihan tersebut belum pasti akan ditindaklanjuti semua. Pengajuan permohonan itu bakal ditelaah terlebih dahulu.

“Keseluruhan laporan itu belum mencerminkan jumlah perkara, karena setelah ini kami akan telaah dulu permohonan tersebut,” ungkapnya.

Sesuai jadwal, MK mulai melakukan registrasi untuk permohonan gugatan pilpres pada hari ini dan Selasa (26/3). MK juga membuka pendaftaran bagi peserta pilpres yang mau mendaftar sebagai pihak terkait.

Menurut Peraturan MK Nomor 4/2023, pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dapat menjadi pihak terkait dalam perkara sengketa Pilpres 2024.

“Hari ini dan besok adalah tahapan kalau ada capres jadi pihak terkait. Ini kan pemohonnya 01 dan 03, kemungkinan 02 yang akan jadi pihak terkait,” ucapnya.

Adapun menurut UU Pemilu Nomor 7/2017, MK memiliki waktu maksimal 14 hari untuk menggelar sidang sengketa gugatan PHPU. Hal itu dilaksanakan sebelum menyampaikan putusannya ke lembaga MPR, presiden, KPU, pasangan calon dan partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan calon. (Red)

By: @did

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *