91 Kendaraan Mewah Mantan Bupati Kutai Kartanegara Disita KPK

Jakarta, sinarindonesia.id– 91 Unit kendaraan beserta dokumen hingga jam tangan mewah milik mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari, dikabarkan disita Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penyitaan barang-barang berharga milik terduga korupsi penerimaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) itu, dalam rangka tindak lanjut penyidikan.

Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan penyitaan itu diperoleh tim penyidik saat melakukan serangkaian penggeledahan di beberapa lokasi di Kalimantan Timur sejak akhir Mei hingga Juni 2024.

“Penyidik telah menyita 536 dokumen, bukti elektronik, dan 91 Unit kendaraan sepeda motor dan mobil mewah,” kata Ali, dalam keterangannya, Kamis (6 Juni 2024).

Dijelaskannya, dari 91 Unit kendaraan yang disita diantaranya Lamborghini, McLaren, BMW, Hummer, Mercedes Benz, dan lain-lain termasuk sepeda motor.

“Selain barang bukti tersebut, penyidik juga menyita 5 bidang tanah dengan luas ribuan meter dan juga 30 jam tangan mewah berbagai merek,” lanjutnya.

Saat disinggung apakah penyitaan tersebut dilakukan saat menggeledah rumah kediaman kakak ipar Rita yang merupakan manajer Timnas Indonesia, Endri Erawan, Ali tidak membantah maupun membenarkan.

“Untuk penggeledahan itu kami konfirmasi betul di Samarinda. Penggeledahan dalam rangka penyitaan. Adapun mengenai milik siapa rumahnya ataupun tempatnya siapa, saya kira itu teknis,” ungkapnya.

Untuk saat ini sebagian besar barang atau benda yang disita itu dititipkan di Rumah Penyimpanan Barang Rampasan (Rupbasan) KPK di Cawang, di Samarinda Kalimantan Timur, dan di tempat beberapa pihak dalam rangka perawatan.

“Penyitaan itu dilakukan dalam rangka pemulihan aset yang bersumber dari hasil tindak pidana gratifikasi dan pencucian uang. Saat ini tim penyidik terus menelusuri sejumlah aset lainnya,” pungkasnya.

Diketahui, Rita bersama Komisaris PT Media Bangun Bersama Khairudin ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 16 Januari 2018.

Rita dan Khairudin diduga mencuci uang dari hasil tindak pidana gratifikasi dalam sejumlah proyek dan perizinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar Rp436 miliar.

Mereka disinyalir membelanjakan penerimaan hasil gratifikasi tersebut untuk membeli kendaraan yang menggunakan nama orang lain, tanah, uang tunai, maupun dalam bentuk lainnya. (Red)

By: @did

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *