Asurasi Perkapalan Fiktif di PT Pelni Mulai diproses KPK

Jakarta, sinarindonesia.id– Penyidikan kasus dugaan korupsi di PT Pelni (Persero) tahun anggaran 2015-2020, mulai diproses Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Proses penyidikan fokus pada pembayaran komisi untuk asuransi perkapalan yang diduga menyisakan kejanggalan.

“Benar, KPK saat ini mulai memproses penyidikan perkara dugaan korupsi pembayaran komisi untuk asuransi perkapalan milik PT Pelni persero tahun anggaran 2015-2020,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada awak media, Selasa (9 Januari 2024).

Dijelaskannya, dalam hal itu penyidik KPK menerapkan pasal tentang kerugian keuangan negara dengan modus pembayaran fiktif.

“Ada dugaan pembayaran fiktif penyediaan proyek yang mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara mencapai belasan miliar rupiah,” ungkapnya.

Diterangkan Ali, bahwa layanan asuransi yang diduga fiktif itu terkait dengan asuransi Marine Hull (jaminan asuransi kapal tenggelam, terbalik, terbakar dari rangka dan isi kapal) termasuk pula asuransi wreck removal and pollution (jaminan asuransi untuk pengangkatan kapal tenggelam dan pencemaran laut).

Disinggung persoalan siapa saja pihak yang ditetapkan sebagai tersangka beserta pasal yang disangkakan, Ali belum bisa memberikan keterangan jelas. Keseluruhannya nanti akan disampaikan ketika proses pengumpulan alat bukti selesai dan memenuhi ketentuan.

Ditegaskan Ali, bahwa KPK berkomitmen untuk menyampaikan secara berkala perkembangan kasus tersebut.

“Setiap perkembangan dari proses penyidikan perkara ini akan kami sampaikan agar diketahui publik,” pungkasnya. (Red)

By: H@did

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *