Automatic Adjustment diduga Syarat Perhitungan Politik Sukseskan Bansos

Jakarta, sinarindonesia.id– Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dikabarkan telah melakukan automatic adjustment atau penyesuaian anggaran secara otomatis terhadap anggaran belanja Kementerian/Lembaga pada tahun 2024. Setiap Kementerian/Lembaga diharuskan menyisihkan 5 persen dari total anggaran untuk dicadangkan alias tidak dibelanjakan dulu.

“Hal itu dilakukan sesuai instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau DIPA 2024,” kata Sri Mulyani Indrawati, dikutip dari laman Kementerian Keuangan.

Dijelaskannya, kebijakan itu diambil karena kondisi geopolitik global sedang dinamis dan berpotensi mempengaruhi perekonomian dunia. Sehingga potensi dan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi pada tahun ini perlu diantisipasi.

“Kondisi geopolitik global yang dinamis, berpotensi mempengaruhi perekonomian dunia,” ungkapnya.

Menanggapi kebijakan tersebut, ekonom dari Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan pencadangan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) lewat mekanisme penyesuaian otomatis itu merupakan syarat perhitungan politik

“Pencadangan anggaran yang berujung pemblokiran itu tidak berdasarkan perhitungan ekonomi. Automatic adjustment menurut hemat kami hanya untuk memberi jalan belanja bantuan sosial yang meningkat pesat dalam tahun politik.

Pandangan Ekonom Bhima tersebut ditepis Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro. Anggaran Kementerian/Lembaga yang diblokir dan dicadangkan bukan dialihkan untuk menyalurkan bansos.

“Yang pasti, anggaran tersebut masih tetap di masing-masing Kementerian/Lembaga,” jawabnya singkat kepada media. (Red)

By: @did

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *