Bawaslu Merilis Politik Uang Marak Terjadi Jelang Pemilu

Daerah, Headline, Politik167 Dilihat

Jawa Barat, sinarindonesia.id– Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat mencatat, politik uang menjadi kategori paling banyak ditemukan selama masa pengawasan. Sementara pelanggaran lainnya, terletak pada netralitas ASN dan keterlibatan kepala Desa untuk mendukung pasangan tertentu.

“Pelanggaran dengan kategori politik uang marak terjadi di Jawa Barat. Setelah itu, masalah netralitas ASN dan kepala Desa,” kata Ketua Bawaslu Jabar Zacky M Zam Zam, kepada media, Minggu (4 Februari 2024).

Dijelaskannya, saat ini pihaknya telah menerima 67 laporan dan temuan atau pelanggaran. Dari total tersebut politik uang menjadi temuan pelanggaran terbanyak baik untuk kepentingan Pilpres maupun Calon anggota legislatif.

“Semua temuan pelanggaran itu sudah ditangani. Jika terdapat unsur pidana, maka kepolisian yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Gakkumdu yang menindaknya,” ungkap Zacky.

Diketahui, Bawaslu RI telah merilis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) menjelang pemilihan 2024. Provinsi Jawa Barat, menjadi urutan keempat dengan skor 77,08 untuk daerah yang dinyatakan paling rawan menjelang Pemilu digelar.

Sementara, 9 daerah di Jawa Barat juga masuk dalam kategori tingkat kerawanan tinggi. Mulai dari Kabupaten Bandung dengan skor 91,59, Majalengka dengan skor 67,14, Kabupaten Tasikmalaya 65,42, Kabupaten Cirebon 64,79, Bandung Barat 59,93, Kota Bekasi 55,48, Kota Tasikmalaya 51,28, Kuningan 51,10 dan Cianjur 50,65. (Red)

By: @did

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *