BPK Catat 12 Proyek Dispora Lampung Diduga Sarat Masalah

Daerah, Headline599 Dilihat
Bandar Lampung, sinarindonesia.id-Ada sekitar 12 item paket Proyek tahun 2022 di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Lampung diduga sarat masalah, dan hasil pekerjaannya menjadi temuan dan catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Lampung.

BPK menyatakan, sebanyak 12 proyek tahun 2022 di Dispora itu tidak sesuai dengan Perpres No: 12/2021, tentang perubahan Perpres No: 16/2018. Bahkan, BPK RI Perwakilan Lampung juga menyebutkan, bahwa 12 proyek Dispora tidak sesuai Permendagri No: 77/2020, dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No: 3/2021.

Temuan itu tercantum dalam LHP BPK RI Perwakilan Lampung No: 1/LHP/XVIII.BLP/01/2023 tanggal 19 Januari 2023, tentang hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) belanja modal Pemprov Lampung tahun 2022.

Temuan BPK RI Perwakilan Lampung, terhadap 12 paket proyek pembangunan gedung, dan bangunan di Dispora Lampung mulai dari kekurang volume, dan tidak sesuai spesifikasi. Sehingga, mengakibatkan ada kelebihan pembayaran kepada penyedia atau kontraktor selaku pelaksana pekerjaan.

Dalam LHP DTT itu, disebutkan bahwa Pemprov Lampung melalui Dispora menganggarkan belanja modal sebesar Rp5.651.245.000 (Rp5,6 miliar) untuk sembilan paket proyek pembangunan gedung dan bangunan. Kemudian, Rp299.250.000 untuk pembangunan tiga proyek sumur bor.

Selanjutnya, berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menemukan kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp572. 881.453,17, dan tidak sesuai spesifikasi sebesar Rp55.340.378, 47, untuk sembilan paket proyek. Selain itu, terjadi kekurangan volume pekerjaan untuk tiga paket proyek sumur bor sebesar Rp39. 888. 519, 53.

BPK merekomendasikan, kepada Gubernur Lampung, memerintahkan Kadispora memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp628. 212.932, 85, dan Rp39. 888. 519, 53 dari pihak-pihak terkait, untuk menyetorkannya ke kas daerah.

Ketua Pansus Hasil PDTT Belanja Modal tahun 2022 DPRD Lampung, Budi Yuhanda membenarkan terkait temuan tersebut. Dia menyatakan, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi temuan BPK sudah dipanggil untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) atau hearing, memberikan klarifikasi.

“Semua OPD sudah dipanggil, dan hasil kerja Pansus akan disampaikan dalam rapat paripurna, Kamis 09 Maret 2023,” katanya.

Jadi, katanya, untuk rekomendasi Pansus DPRD Lampung terkait temuan BPK untuk belanja modal tahun 2022, tidak elok disampaikan kepada publik, sebelum dibawa dalam rapat paripurna.

“Jadi, untuk lebih jelasnya. Tunggu, rapat paripurna penyampaian hasil kerja Pansus, pada 9 Maret mendatang,” katanya.

Terkait temuan itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kadispora Provinsi Lampung, Descatama Paksi Muda menyatakan, bahwa sesuai rekomendasi dari BPK RI Perwakilan Lampung, selisih perhitungan sudah dikembalikan oleh masing-masing perusahaan ke kas daerah.

“Selisih perhitungan, sudah dikembalikan oleh masing-masing perusahaan ke kas daerah, dan dibuktikan dengan STS atau bukti setornya di bawah 60 hari,” kata Descatama melalui pesan singkat WhatsApp dilangsir Medinas Lampung, Minggu 05 Maret 2023. (Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *