Bupati Mimika Diminta Menyerahkan Diri ke KPK

Jakarta, sinarindonesia.id– Bupati Mimika Eltinus Omaleng, diminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk datang menyerahkan diri apabila memiliki etikad baik, terkait status hukum yang menjeratnya.

Hal itu juga seiring dengan vonis kasasi hukuman dua tahun penjara yang dijatuhkan Mahkamah Agung (MA) terkait kasus korupsi proyek Pembangunan Gereka Kingmi Mile 32.

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, mengatakan Kasasi MA itu berkekuatan hukum tetap atau inkrah sehingga putusan itu dapat langsung dieksekusi.

“Jika dalam waktu dekat yang bersangkutan tidak menyerahkan diri, maka akan dilakukan opsi jemput paksa,” kata Johanis, kepada media, dikutip Rabu (1 Mei 2024).

Dijelaskannya, himbauan kepada Eltinus itu sengaja dilakukan sebagai bentuk penghormatan penyidik terhadap yang bersangkutan.

“Kalau dia tidak punya itikad baik, sudah dipanggil dengan yang wajar, kemudian enggak datang, ya apa boleh buat. Akan kami panggil dengan upaya paksa,” pungkasnya.

Diketahui, MA telah menjatuhkan hukuman dua tahun penjara terhadap Eltinus Omaleng. Dalam hal ini, MA mengabulkan kasasi tim jaksa KPK. Putusan tersebut dibacakan pada Rabu, 24 April 2024.

“Amar putusan: KABUL. Terbukti Pasal 3 jo Pasal 18 UU PTPK jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Pidana penjara 2 tahun dan denda Rp200 juta subsidair 2 bulan kurungan. BB CF PU,” dilansir dari laman Kepaniteraan MA, Jakarta, Kamis (25 April 2024).

Dari catatan penyidik KPK, akibat perbuatannya negara mengalami kerugian mencapai Rp21,6 miliar dari nilai kontrak Rp46 miliar terkait pembangunan Gereja Kingmi Mile 32. (Red)

Jakarta, sinarindonesia.id– Bupati Mimika Eltinus Omaleng, diminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk datang menyerahkan diri apabila memiliki etikad baik, terkait status hukum yang menjeratnya.

Hal itu juga seiring dengan vonis kasasi hukuman dua tahun penjara yang dijatuhkan Mahkamah Agung (MA) terkait kasus korupsi proyek Pembangunan Gereka Kingmi Mile 32.

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, mengatakan Kasasi MA itu berkekuatan hukum tetap atau inkrah sehingga putusan itu dapat langsung dieksekusi.

“Jika dalam waktu dekat yang bersangkutan tidak menyerahkan diri, maka akan dilakukan opsi jemput paksa,” kata Johanis, kepada media, dikutip Rabu (1 Mei 2024).

Dijelaskannya, himbauan kepada Eltinus itu sengaja dilakukan sebagai bentuk penghormatan penyidik terhadap yang bersangkutan.

“Kalau dia tidak punya itikad baik, sudah dipanggil dengan yang wajar, kemudian enggak datang, ya apa boleh buat. Akan kami panggil dengan upaya paksa,” pungkasnya.

Diketahui, MA telah menjatuhkan hukuman dua tahun penjara terhadap Eltinus Omaleng. Dalam hal ini, MA mengabulkan kasasi tim jaksa KPK. Putusan tersebut dibacakan pada Rabu, 24 April 2024.

“Amar putusan: KABUL. Terbukti Pasal 3 jo Pasal 18 UU PTPK jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Pidana penjara 2 tahun dan denda Rp200 juta subsidair 2 bulan kurungan. BB CF PU,” dilansir dari laman Kepaniteraan MA, Jakarta, Kamis (25 April 2024).

Dari catatan penyidik KPK, akibat perbuatannya negara mengalami kerugian mencapai Rp21,6 miliar dari nilai kontrak Rp46 miliar terkait pembangunan Gereja Kingmi Mile 32. (Red)

By: @did

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *