Bupati Sidoarjo Dicegah KPK ke Luar Negeri Selama 6 Bulan

Jakarta, sinarindonesia.id– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dikabarkan telah menerbitkan surat pencegahan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor berpergian keluar negeri selama enam bulan.

Larangan itu dibuat, setelah Gus Muhdlor ditetapkan sebagai tersangka korupsi pemotongan dan penerimaan uang di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Pemkab Sidoarjo.

“Adapun pihak yang dicegah itu adalah Bupati Sidoarjo, Jawa Timur,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri, kepada media, Selasa (16 April 2024).

Dijelaskannya, upaya paksa itu dilakukan agar memudahkan pemeriksaan Gus Muhdlor. Selain itu, penyidik KPK juga tengah melakukan pengembangan penyelidikan atas dugaan korupsi tersebut.

“Hal itu dipandang penting karena adanya pengembangan dari penyidikan perkara dan perlunya keterangan pihak terkait untuk kooperatif hadir dalam setiap kali agenda pemanggilan dari tim penyidik,” ungkapnya.

Menurut Ali, atas dasar itu diperlukan adanya pengajuan cegah pada Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI untuk 6 bulan pertama agar yang bersangkutan tetap berada di wilayah Indonesia.

Diberitakan sebelumnya, Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor, ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi pemotongan dana insentif oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Peningkatan status dari saksi menjadi tersangka itu ditetapkan KPK, setelah melalui analisis terhadap barang bukti dan keterangan saksi yang diperiksa.

“Iya, KPK tetapkan satu pihak terkait lainnya sebagai tersangka dalam perkara korupsi pemotongan dan penerimaan uang di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri, kepada media, Selasa (16 April 2024).

Dijelaskannya, bahwa pihak yang ditetapkan sebagai tersangka itu adalah bupati Kabupaten Sidoarjo, periode 2021 sampai dengan sekarang.

“Benar, yang bersangkutan menjabat bupati di Kabupaten Sidoarjo periode 2021 sampai dengan sekarang,” ungkapnya.

Dari hasil pemeriksaan sementara, kata Ali, Gus Muhdlor diduga menerima uang terkait dengan dana insentif yang diterima para pegawai Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo. (Red)

By: @did

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *