Fraksi PDIP Mengusulkan Money Politics Dilegalkan

Jakarta, sinarindonesia.id– Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) di DPR RI, mengusulkan agar praktik politik uang atau money politics, dilegalkan dengan Batasan tertentu di Peraturan KPU terkait pencalonan di Pilkada serentak.

Usulan itu diungkapkan Anggota Komisi II DPR RI Hugua, dalam rapat kerja antara Komisi II dengan KPU, Bawaslu dan DKPP.

“Apakah tidak kita pikirkan bahwa money politics dilegalkan saja di PKPU dengan Batasan tertentu,” kata Hugua, dalam rapat, Rabu (15 Mei 2024).

Dijelaskannya, bahwa praktik money politics merupakan suatu keniscayaan. Menurutnya, tanpa money politics para calon tidak akan terpilih.

“Tanpa money politics, calon tidak akan terpilih,” ungkapnya.

Menurut Hugua, dirinya meminta agar PKPU yang tengah dibahas kini mempertegas pengertian money politics serta cost politics atau biaya politik.

“Saya kira, perlu dipertegas dan bahasanya dilegalkan saja batas berapa, sehingga Bawaslu juga tahu bahwa kalau money politics batas ini harus disemprit,” ujarnya.

Diyakini Hugua, jika hal itu tidak diatur maka para kontestan ke depannya akan selalu kucing-kucingan dan pertarungan akan terus dimenangkan oleh mereka yang bermodal kuat. (Red)

By: @did

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *