Henry Yosodiningrat Meralat Penyataan Terkait Kapolri Minta Jajaran Menangkan Pasangan Pilpres Tertentu

Jakarta, sinarindonesia.id– Politikus PDIP Henry Yosodiningrat, dikabarkan meralat pernyataannya soal arahan dari Kapolri kepada jajaran Polda untuk memenangkan pasangan tertentu di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan setelah melakukan pertemuan dengan Kabaharkam Polri Komjen Fadil Imran di Mabes Polri.

“Bahwa informasi yang sebelumnya sempat disampaikan dalam sebuah diskusi merupakan hoaks,” kata Henry Yosodiningrat, kepada media, dikutip Selasa (13 Februari 2024).

Dijelaskannya, pernyataan itu disampaikan setelah melalui konfirmasi dan diketahui bahwa informasi itu tidak benar.

“Kapolri memberikan arahan kepada Direktur Pembinaan Masyarakat (Dirbinmas) 5 poin seperti yang saya sampaikan itu, jauh dari kebenarannya,” ucapnya.

Diungkapkan Henry, bahwa informasi hoaks tersebut ia terima melalui aplikasi WhatsApp saat dalam perjalanan menuju acara diskusi bersama Pakar Militer Connie Rahakundini.

“Saat itu ia dengan sengaja menyampaikan informasi tersebut dengan harapan Pemilu dapat berjalan secara adil dan tidak ada kecurangan apapun. Karenanya, Henry mengaku dirinya siap jika memang harus diperiksa terkait pernyataannya itu,” lanjutnya.

Henry juga mengakui dirinya tidak sempat mengkonfirmasi pesan itu secara langsung kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Ia kemudian mengaku baru dihubungi sejumlah Kapolda setelah pernyataannya viral di media sosial.

“seharusnya saya konfirmasi ke Kapolri ya tapi karena buntu komunikasi saya tidak punya kontak beliau dan saya tidak konfirmasi,” dalihnya.

Hasil komunikasi dengan sejumlah Kapolda tersebut, Henry mengatakan dirinya sempat dijelaskan bahwa informasi yang disampaikannya keliru. Hanya saja, ia memutuskan untuk tidak langsung percaya dan memilih mengkonfirmasi langsung kepada Kabaharkam Polri yang membawahi Direktorat Binmas ditingkat Polda.

Diketahui, dalam potongan video yang viral dalam sebuah forum diskusi Henry membeberkan lima dugaan ketidaknetralan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Pertama, Kapolri disebut memerintahkan untuk mengerahkan fungsi binmas Polri sebagai instrumen pemenangan pemilu.

Kedua, sistem door to door oleh bhabinkamtibmas tidak dapat digunakan lagi.

Ketiga, diperintahkan untuk mengerahkan da’i kambtibmas untuk memanfaatkan sarana ibadah sebagai wadah pengelolaan dan pemastian untuk salah satu paslon.

keempat, Kapolri disebut juga meminta agar mengontrol para da’i kamtibmas dengan menyediakan masing-masing satu perangkat handphone baru dengan nomor simcard luar negeri dan modem mobile internet.

Terakhir, Kapolri juga disebut meminta bantuan dana dari para pengusaha BUJP (Badan Usaha Jasa Pengamanan) yang merupakan kolega Direktorat Binmas wilayah masing-masing. (Red)

By: @did

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *