Kepala UPTD Puskesmas Bojong Tersangka Korupsi Anggaran Layanan Kesehatan

Daerah, Headline, Kriminal214 Dilihat

Purwakarta, sinarindonesia.id– Kepala UPTD Puskesmas Bojong berinisial DS (53), ditetapkan Polisi sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi pemungutan dan pemotongan anggaran di tahun 2016 dan 2017. Anggaran yang seharusnya diperuntukan untuk kepentingan pelayanan dan alokasi jasa lainnya, digunakan untuk keperluan pribadi.

“Tersangka diduga memotong dan melakukan pungutan berbagai sumber anggaran tahun 2016 dan 2017 yang dialokasikan untuk Puskesmas Bojong. Potongan dan pungutan anggaran itu digunakan untuk kepentingan pribadi,” kata Kapolres Purwakarta AKBP Edwar Zulkarnain, kepada media, Senin (25 Desember 2023).

Dijelaskannya, tersangka DS pada saat itu merupakan Kepala Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) atau selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada UPTD Puskesmas Bojong.

Tersangka ditegaskan Edwar, terbukti melakukan pemotongan dana kapitasi alokasi jasa pelayanan sebesar 20 persen yang akan dibagikan kepada masing-masing pegawai penerima jasa pelayanan.

“Untuk tersangka, uang yang diperolah dari hasil korupsi itu digunakan untuk kepentingan pribadi dan operasional tersangka serta pengeluaran lainnya yang tidak ada dasar dan tidak bisa dipertanggung jawabkan,” ungkap Kapolres.

Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Kepolisian telah memeriksa 48 orang saksi untuk dimintai keterangan dalam penyelidikan kasus tersebut.

Berdasarkan perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Barat, kerugian keuangan negara dalam kasus ini mencapai Rp1.035.386.182.

“Dana tersebut seharusnya digunakan untuk menunjang kinerja pelayanan medis dan menjamin ketersediaan pelayanan di tingkat Kecamatan Bojong,” bebernya.

Dari tangan tersangka, kepolisian berhasil menyita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp602.817.900 dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan anggaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Program Upaya Kesehatan Masyarakat (PUKM).

Guna mempertanggung jawabkan perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. (Red)

By: H@did

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *