Ketua MPR Meminta Pemberlakuan Tapera Ditunda

Headline, Nasional61 Dilihat

Jakarta, sinarindonesia.id– Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, meminta pemerintah untuk menunda pemberlakuan Tapera.

Penundaan itu dipandang penting agar tidak menimbulkan pro kontra meluas di kalangan masyarakat.

“Saya menyarankan supaya tidak jadi pro kontra, ditunda dulu sambil melakukan sosialisasi baru kemudian diberlakukan,” kata Bambang, Kepada media, Rabu (29 Mei 2024).

Dijelaskannya, sebuah kebijakan yang mendapat banyak penolakan seharusnya dikaji kembali, karena masyarakat saat ini mengalami penurunan daya beli.

“Saat ini, banyak masyarakat yang membutuhkan dana untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari,” ungkapnya.

Atas hal itu, tegas Bambang, agar pemerintah tidak gegabah. Pertama sosialisasikan secara massif agar rakyat paham peruntukannya.

Dikertahui, gelombang kritik saat ini meluas menyusul kebijakan iuran wajib Tapera yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera.

Aturan baru itu merevisi bahwa peserta iuran wajib Tapera kini bukan bukan hanya PNS atau ASN dan TNI-Polri, serta BUMN, melainkan termasuk karyawan swasta dan pekerja lain yang menerima gaji atau upah.

Adapun besaran iuran yang wajib diberikan yakni sebesar 3 persen, masing-masing 2,5 persen bersumber atau diberikan oleh pekerja dan 0,5 persen dari pemberi kerja. (Red)

By: @did

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *