Koalisi Bantuan Hukum Bersatu Mendesak Presiden dan Kapolri Hentikan Proses Hukum Bernuansa Politik

Jakarta, sinarindonesia.id– Koalisi Bantuan Hukum Bersatu untuk Reformasi Sektor Keamanan, mendesak Pemerintah menghentikan seluruh proses hukum bernuansa politik atas oposisi maupun terhadap kegiatan sosialisasi dan kampanye Pemilu 2024.

Mereka yang terdiri dari Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI), Imparsial, Amnesty Internasional Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), serta Centra Initiative, menilai momentum untuk meraih simpati suara serta edukasi politik melalui adu gagasan dan preferensi kebijakan, justru berujung dengan maraknya pelaporan polisi.

“Pelaporan yang dinilai melanggar hukum itu tampak ditujukan terutama terhadap pihak oposisi (01 dan 03), bahkan penyelenggara Pemilu,” kata Ketua YLBHI, Muhammad Isnur, kepada awak media, Rabu (10 Januari 2024).

Sesuai data yang terkumpul per Januari, setidaknya ada enam laporan polisi yang dilakukan oleh pendukung pasangan nomor urut 2 Prabowo-Gibran.

“Yang paling menonjol adalah laporan terhadap juru bicara TPN Ganjar-Mahfud, Aiman Witjaksono soal pernyataan aparat tidak netral yang kini sudah dalam tahap penyidikan. Selain itu, ada juga laporan terhadap Ketua dan Anggota Bawaslu yang mengeluarkan putusan bersalah saat pembagian susu di CFD oleh Gibran,” ungkapnya.

Ada lagi, laporan terhadap Bawaslu Batam dan Kepri terkait pencopotan baliho paslon Prabowo-Gibran, laporan terhadap Roy Suryo dengan tuduhan ujaran kebencian terhadap cawapres Gibran.

Kemudian, ada juga laporan terhadap komika Aulia Rakhman yang sudah jadi tersangka atas materi lawakan di acara Desak Anies di Lampung, hingga laporan terhadap capres Anies Baswedan terkait luas lahan perkebunan milik Prabowo.

“Pihaknya menyesalkan dipakainya pasal-pasal ‘karet’ yang sangat anti-demokrasi, seperti pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong, penodaan agama dan lainnya. Hal itu selama ini dikenal untuk membungkam suara warga, jurnalis, aktivis maupun oposisi yang kritis terhadap pemerintah,” tegasnya.

Lembaga Bantuan Hukum bersatu menilai ujaran maupun tindakan yang dilaporkan kepada Kepolisian di atas, harus dipandang sebagai kegiatan yang sah dalam konteks sosialisasi dan kampanye Pemilu. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UUD Negara RI Tahun 1945.

“Hanya dugaan tindak pidana murni di luar konteks kegiatan sosialisasi dan kampanye Pemilu yang dapat dilaporkan kepada pihak Kepolisian secara langsung. Kasus-kasus yang dilaporkan di atas bukanlah perbuatan pidana murni,” bebernya.

Dipastikannya, masih banyak lagi persoalan berbau politik masuk dalam tahapan penyidikan dan lainnya.

“Dari data tersebut, maka kami meminta Presiden dan Kapolri agar memerintahkan penghentian terhadap seluruh proses hukum yang bernuansa politik atas oposisi maupun terhadap kegiatan sosialisasi dan kampanye Pemilu,” Pungkasnya.

Pernyataan itu disepakati bersama untuk memastikan obyektivitas penegakan hukum Kepolisian, termasuk menjaga netralitas Polri dan juga demi terselenggaranya Pemilu yang bebas, jujur dan adil. dikutip dari CNN. (Red)

By: H@did

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *