Korupsi Proyek Jalan Lampung Utara Rp6,8 Miliar Lebih, ASN Yasril dan Direktur CV AFH Dina Afrina Dituntut 8 Tahun

Daerah, Kriminal31 Dilihat

Bandar Lampung, Sinarindonesia.id – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Lampung menuntur dua terdakwa, yaitu oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) PPK di Dinas PUPR Lampung Utara Yasril (52) alias YS, dan Direktur CV AH Dina Afrina (38) alias DA, dengan tuntutan delapan tahun penjara, dalam perkara korupsi dua proyek peningkatan jalan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas PUPR Lampung Utara tahun 2019 Rp6,8 Miliar Lebih.

Kasipenkum Kejati Lampung Ricky Ramadhan SH MH mengatakan tuntutan dibacakan Tim Jaksa Penuntut Umum Kejati Lampung dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Tanjung Karang dihadapan terdakwa YS dan DA atas perkara tindak pidana korupsi dalam kegiatan Peningkatan Jalan Desa Sukamaju-Sp. Tatakarya dan Peningkatan Jalan Desa Isorejo-Bandar Agung di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2019.

Dalam tuntutan Jaksa menyebutkan, terdakwa atas nama YS terbukti secara sah dan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan serta menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp300 juta rupiah subsidiair pidana kurungan selama enam bulan.

Terhadap terdakwa atas nama DA terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan menjatuhkan pidana berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahu dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan serta menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidiair pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dan menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa berupa pembayaran Uang Pengganti sejumlah Rp170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah).

Jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan kemudian dilelang untuk membayar Uang Pengganti, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti, maka terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara pengganti selama 4 (empat) tahun.

Perlu diketahui bahwa Kejati Lampung pada tanggal 25 Januari 2024 menerima tersangka dan Barang Bukti atas nama tersangka YS dan DA dari Penyidik Polda Lampung atas perkara tindak pidana korupsi dalam kegiatan Peningkatan Jalan Desa Sukamaju – Sp. Tatakarya dan Peningkatan Jalan Desa Isorejo – Bandar Agung di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2019 yang dilaksanakan melalui tender LPSE Lampung Utara.

Pelaksanaan kegiatan ini panitia lelang masih dalam peralihan yang mana pada awalnya dibawah Dinas PUPR Lampung Utara lalu diubah menjadi bagian tersendiri dibawah Sekretariat Pemda Lampung Utara, maka pada saat panitia lelang sudah berdiri sendiri dan terbentuk anggotanya barulah Pemda Lampung Utara melaksanakan lelang kegiatan.

Setelah akan melelangkan kegiatan ternyata waktu untuk kegiatan Dana DAK sangat mepet dikarenakan dana DAK menggunakan batas waktu, maka apabila tidak segera digunakan dana tersebut akan ditarik kembali, sehingga keputusan dari panitia lelang harus dengan metode Tender cepat agar lebih efektif waktu yang digunakan.

Kegiatan Peningkatan Jalan Sukamaju – Sp. Tatakarya dengan nilai kontrak sebesar Rp.3.356.484.000,- (tiga Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Delapa Puluh Empat Ribu Rupiah) dan Pekerjaan Jalan Isorejo – Bandar Agung dengan nilai kontrak seebsar Rp.3.477.371.000,- (Tiga Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah).

Pelaksanakaan proses lelang kegiatan tersebut dikondisikan oleh tersangka YS dan DA agar memenangka salah satu perusahaan yang telah dikondisikan para tersangka. Perusahaan pemenang lelang melaksanakan pekerjaannya akan tetapi setelah dilakukan pengujian terhadap fisik di kedua pekerjaan oleh Tim Ahli Teknik dari Universitas Lampung dan didapatkan bahwa pekerjaan dimaksud tidak sesuai dengan spesifikasi baik volume maupun teknis pekerjaan dalam kontrak. “Akibat dari penyimpangan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp2,089 miliar lebih,” kata Kasipemkum.

Ada Pertemuan Pejabat Dinas PUPR dengan Biro BPBJ Lampung Utara

Sebelumnya ada fakta terungkap dalam perkara dugaan korupsi perbaikan jalan di Lampung Utara pada 2019 lalu. Ada pertemuan petinggi Dinas PUPR Lampung Utara dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Lampung Utara, di sebuah rumah sewa yang dijadikan Kantor BPBJ Lampung Utara, sesaat sebelum proses pemenang tender diumumkan.

Hal itu diungkap oleh Kepala Dinas Perdagangan Lampung Utara Hendri dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Senin 18 Maret 2024. “Sempat berkumpul di rumah sewa,” kata Hendri, yang memberi kesaksian selaku Kepala BPBJ Lampung Utara saat kasus korupsi perbaikan jalan dilakukan.

Pertemuan itu dihadiri eks Kepala Dinas PUPR Lampung Utara Syahbuddin, PPK di Dinas PUPR Lampung Utara Yasril, dan Hendri.”Ada saya, Syahbuddin, ada Yasril juga. Ada beberapa orang lain juga, lengkapnya saya lupa. Semua berkumpul di rumah kontrakan,” kata dia.

Ditanya apa yang dibicarakan, Hendri bilang semua tentang perintah Syahbuddin. Perintah tersebut berkenaan dengan permohonan memenangkan beberapa perusahaan kontraktor yang akan melaksanakan program pembangunan inisiasi Dinas PUPR Lampung Utara. “Perintah memenangkan beberapa kontraktor disampaikan secara lisan. Tapi ada kopelan tertulis,” kata dia.

Saat ditanya keterkaitan dengan perkara korupsi yang dilakukan oleh CV AFH, perusahaan milik Dina Afrina, Hendri menyebut perusahaan tersebut menjadi salah satu di antaranya.”Iya, namun karena ada beberapa detailnya saya lupa. Soal atas perintah tersebut, Hendri menyebut semua keputusan ada tim kerja,” katanya.

Yasril dan Dina Afrina Ditahan Saat P21

Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Lampung menahan dua orang tersangka karena terlibat dalam kasus dugaan korupsi proyek pekerjaan jalan di Kabupaten Lampung Utara tahun anggaran 2019 lalu. Kedua tersangka berinisial YS dan DA ditahan usai Kejati Lampung menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti dari penyidik Polda Lampung, pada Kamis 25 Januari 2024.

Kasipenkum Kejati Lampung, Ricky Ramadhan mengatakan, dugaan tindak pidana korupsi ini terjadi atas kegiatan peningkatan Jalan Desa Sukamaju-Simpang Tatakarya dan peningkatan Jalan Desa Isorejo-Bandar Agung. “Proyek jalan ini berada di Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara tahun anggaran 2019 yang dilaksanakan melalui tender LPSE Lampung Utara,” kata Kasipenkum Kejati Lampung, Ricky Ramadhan dalam keterangannya, Jumat 26 Januari 2024. (Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *