KPU Hormati Keputusan DKPP dan Mengaku Selalu Menjadi Pihak Yang dilaporkan

Jakarta, sinarindonesia.id– Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari menghormati putusan Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilu (DKPP) terkait sanksi peringatan keras dalam proses pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Ia beranggapan posisi KPU selalu menjadi pihak yang dilaporkan atas pelaksanaan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu.

“Dalam UU pemilu itu KPU posisinya selalu sebagai terlapor, termohon, tergugat, dan teradu. Nah kalau di DKPP itu sebagai teradu,” kata Hasyim Asy’ari, kepada media, Senin (5 Februari 2024).

Dijelaskannya, karena posisi tersebut sebagai teradu maka pihkanya siap mengikuti proses-proses persidangan di DKPP jika diberikan kesempatan untuk memberikan jawaban, keterangan, alat bukti dan argumentasi.

“Kami memahami kewenangan DKPP atas putusan yang dikeluarkan tersebut. Untuk kelanjutannya, kami tidak akan mengomentari putusan itu,” ungkapnya.

Diketahui, DKPP menjatuhkan sanksi kepada Ketua dan anggota KPU RI dalam proses pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Sanksi yang dijatuhkan berupa peringatan keras terakhir.

“Memutuskan, mengabulkan pengaduan para pengadu dan menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasyim Asy’ari,” kata Ketua DKPP Heddy Lugito saat membacakan putusan di Jakarta, Senin (5 Februari 2024).

Selain Hasyim, anggota KPU RI lainnya yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M Afifuddin, juga dijatuhi sanksi peringatan. (Red)

By: @did

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *