Jakarta, sinarindonesia.id– Pemerintah Kabupaten Mimika, Papua Tengah, disebut Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai daerah yang tidak kunjung mengalami kemajuan dengan kesiapan APBD mencapai Rp8 Triliun.
Anggaran sebesar itu, dituding kemendagri seharusnya mampu mendorong ekonomi daerah dengan jumlah penduduk dikisaran 200 ribu jiwa.
“Anggaran di Mimika, Papua itu untuk APBD hampir Rp 8 trilun rupiah setiap tahunnya. Tapi kemajuan enggak banyak terjadi,” kata Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, kepada media, dikutip Selasa (7 Mei 2024).
Dijelaskannya, situasi itu terjadi akibat belanja APBD yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Mimika, tidak tepat sasaran atau tidak efektif dan efisien.
Bahkan, kata Tito banyak daerah di Indonesia yang rasio sumber pendapatan keuangan daerahnya mayoritas masih mengandalkan transfer dari pusat ketimbang Pendapatan Asli daerah (PAD).
“Banyak daerah yang mengandalkan transefer dari pusat. Duitnya habis untuk belanja pegawai. Sementara untuk masyarakat tidak tepat sasaran,” ungkapnya.
Tito menilai, suatu daerah jangan pernah bermimpi untuk memajukan daerahnya jika rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) cuma 20 persen dan lebih banyak transfer dari pusat.
“Kalau budaya transfer dari pusat masih menjadi andalan, suatu daerah dipastikan sulit maju,” ujarnya.
Pemerintah menyarankan bahwa daerah yang masih bergantungan dengan pemerintah pusat, diminta mampu bergerak mandiri dengan penggunaan anggaran tepat guna dan sasaran. (Red)
By: @did
