MKMK Tidak Bisa Membatalkan Putusan Hakim MK

MKMK Hanya Menangani Pelanggaran Etik Hakim Konstitusi

Jakarta, Sinarindonesia.id – Pada ketentuannya, Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Jimly Asshiddiqie mengatakan pihaknya hanya bisa menangani dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Hakim Konstitusi. Berdasarkan kewenangan yang ada, MKMK tidak bisa mengubah hasil gugatan yang sudah diputus oleh MK.

“Iya hanya berwenang mengurus etik hakim saja,” ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (28 Oktober 2023).

Kendati demikian, Jimly mengatakan sejumlah pelapor tetap meminta agar hasil MKMK dapat mempengaruhi ataupun membatalkan putusan sebelumnya.

“Mintanya pelapor ya (MKMK) membatalkan putusan MK sebelumnya. Tapi nanti kita dengar dulu alasannya. Kita periksa dulu argumennya. Tidak usah dikomentari dulu, Kita dengar dulu karena ini profesor-profesor yang melaporkan,” pungkasnya.

Sebelumnya Mahkamah Konstitusi (MK) resmi membentuk Majelis Kehormatan MK (MKMK) buntut adanya laporan dugaan pelanggaran etik terkait putusan MK dalam perkara nomor 90/PUU-XXI/2023. Putusan tersebut, dalam ketentuan syarat minimal capres-cawapres. Capres-cawapres tidak mesti berusia 40 tahun jika sudah pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih lewat pemilu, termasuk pilkada.

Putusan itu membuka pintu bagi Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Jokowi sekaligus keponakan Anwar Usman yang masih berusia 40 tahun dan sedang menjabat Wali Kota Solo. Gibran sendiri telah diumumkan sebagai bakal cawapres yang akan mendampingi Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *