Ombudsmen NTT Temukan Dugaan Pungli Membebaskan Tahanan di Rutan Kupang

Kupang, sinarindonesia.id– Dugaan pungutan liar (Pungli) di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) dikabarkan menjadi sorotan Ombudsmen Setempat.

Dugaan pungli itu ditemukan Ombudsmen dilakukan pegawai rutan dengan modus membebaskan tahanan.

Kepala Perwakilan Ombudsman NTT, Darius Beda Daton, mengatakan dugaan pungli yang menjadi temuan dibandrol dengan nominal cukup fantastis mencapai Rp 40 juta untuk satu tahanan.

“Dugaan pungli itu terungkap dari pengakuan warga binaan pemasyarakatan (WBP) saat kami berkunjung ke Rutan tersebut,” kata Darius, kepada media, dikutip Sabtu (7 Juni 2024).

Kepada Ombudsman, tahan itu mengaku bahwa nominal pungli yang terjadi bervariatif.

“Mulai dari Rp 2 juta hingga Rp 40 juta,” sambungnya.

Bahkan, sejumlah tahanan kata Darius mengaku sudah menyerahkan uang tersebut lantaran diiming-imingi bisa bebas demi hukum (BDH).

Namun, surat keputusan perpanjangan penahanan tetap dikeluarkan.

“Kendati sudah dibayarkan namun uang yang telah diserahkan tidak bisa dikembalikan atau hanya dikembalikan sebagian,” ucapnya.

Diakui Darius, bahwa modus baru ini dilakukan dengan sangat sistematis yang diduga melibatkan pegawai pelayanan tahanan rutan.

“Jadi ada beberapa warga binaan diduga menjadi kaki tangan oknum pegawai tertentu untuk membantu warga binaan lain yang masih berstatus tahanan,” terangnya.

Ditegaskan Darius, bahwa Rutan Kupang di bawah naungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) NTT, dapat berkoordinasi dengan kejaksaan guna mencegah terjadinya dugaan tersebut.

“Jadi mereka berkoordinasi antara bagian pelayanan tahanan rutan dan pihak yang menahan wajib dilakukan guna mencegah tahanan bebas demi hukum jika masa penahanan akan berakhir,” harapnya.

Dari ditemuan Ombudsmen, modus tersebut telah berlangsung bertahun-tahun dan sangat merugikan para tahanan dan keluarganya.

“Kami berharap agar Kanwil Kemenkumham NTT, dapat melakukan pemeriksaan secara aktif atas dugaan yang terjadi di Rutan Kupang,” pungkasnya.

Temuan ini, ungkap Darius akan disampaikan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pegawai pada Rutan Kupang. (Red)

By: @did

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *