PDIP Meminta KPU Tunda Penetapan Presiden dan Wakil Presiden Karena masih Ada Proses Hukum di PTUN

Jakarta, sinarindonesia.id– Tim Hukum PDI Perjuangan, meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menunda penetapan Prabowo-Gibran, Sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih dalam Pilpres 2024.

Penundaan itu dipandang perlu karena saat ini masih ada gugatan PDI Perjuangan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), terkait dugaan perbuatan melawan hukum oleh KPU yang meloloskan pencalonan Gibran di Pilpres 2024.

“Kami meminta KPU taat asas hukum dan tidak menjadikan suatu keterlambatan keadilan, tunda dulu penetapan sampai ada putusan yang pasti dari PTUN,” kata Ketua Tim Hukum PDI Perjuangan, Gayus Lumbuun, kepada media, dikutip, Rabu (24 April 2024).

Dijelaskannya, bahwa putusan dismissal PTUN menyatakan gugatan PDIP terhadap KPU diterima.

“Jadi hasil dari putusan yang disampaikan adalah permohonan kami layak untuk diproses dalam sidang pokok perkara,” ungkapnya

Gayus menilai, proses persidangan di PTUN nantinya akan mengungkap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam Pemilu 2024.

“Jika KPU buru-buru membuat penetapan paslon ya ini menghilangkan proses hukum yang sedang berjalan di PTUN. Yang beberapa hari nanti terus berjalan,” ungkapnya.

Diketahui, KPU akan menetapkan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih pada hari ini, Rabu (24 April 2024).

Berdasarkan hasil pemungutan suara Pilpres 2024 dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), Prabowo-Gibran resmi jadi presiden dan wakil presiden terpilih.

Prabowo-Gibran meraup 96,2 juta suara atau 58,6 persen suara sah nasional di Pilpres 2024. (Red)

By: @did