Pelaku Pungli di Rutan KPK Hanya dijatuhkan Sanksi Permohonan Maaf Secara Terbuka

Jakarta, sinarindonesia.id– Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjatuhkan sanksi berat kepada 13 orang pegawai KPK yang terbukti menerima pungutan liar (pungli). Mereka dijatuhkan sanksi berat berupa permintaan maaf secara terbuka dan langsung.

“Menjatuhkan sanksi kepada terperiksa 1 sampai dengan 11, dan 13 masing-masing berupa permintaan maaf secara terbuka,” kata Ketua Majelis Etik Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean, kepada media, Kamis (15 Februari 2024).

Dijelaskannya, mereka yang terbukti melanggar menyampaikan permintaan maaf secara tertulis. Tulisan itu kemudian dibacakan di hadapan pimpinan atau Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang rekamannya diunggah pada media dalam jaringan milik KPK yang hanya dapat diakses oleh insan KPK selama 60 hari kerja.

“Permintaan maaf itu diunggah pada media dalam jaringan milik KPK yang hanya dapat diakses oleh insan KPK selama 60 hari kerja,” lanjutnya.

Dalam sidang vonis dugaan pungli tersebut, kata Etik, ada 13 orang pegawai KPK yang mengikuti jalannya persidangan.  Mereka adalah Muhammad Abduh, Suparlan, Gina Javier Fajri, Syarifudin, Wardoyo, Gusnur Wahid, Firdaus Fauzi, Ismail Chandra, Arif Rahman Hakim, Zainuri, Dian Ari Haryanto, Asep Jamaludin, dan Rohimah.

“Khusus Asep Jamaludin terlepas dari sanksi etik karena Dewas KPK tidak berwenang memberikan hukuman terhadapnya. Sanksi untuk yang bersangkutan diserahkan ke Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK,” ungkapnya.

Setelah melalui vonis dari persidangan itu, Dewas KPK juga meminta Sekjen KPK untuk memeriksa 12 terperiksa lainnya agar dapat memberikan hukuman disiplin.

“Hukuman itu dipandang perlu karena seluruh terperiksa telah terbukti menerima pungli karena memberikan fasilitas khusus kepada para tahanan pada tahun 2020 sampai 2023. Salah satu fasilitas dimaksud yaitu penggunaan ponsel di Rutan,” ucapnya.

Selain itu, kata Etik, para terperiksa juga diketahui meminta tahanan menyetorkan uang berkisar Rp5 juta sampai Rp7 juta untuk penggunaan ponsel.

“Uang yang diterima itu dikumpulkan ke seseorang yang disebut sebagai ‘lurah’. Nantinya, pegawai yang mendapatkan julukan tersebut membagikan dana yang diterima ke pegawai lainnya,” Pungkasnya.

Untuk bahan pertimbangan, Dewas KPK menilai tidak ada hal yang meringankan untuk 12 pegawai KPK yang menjadi terperiksa tersebut. Sementara itu, keadaan memberatkan yakni pungli dilakukan secara berlanjut dan berulang.

Bahkan diketahui, akibat dari tindakan pungli itu secara tidak langsung telah mencoreng nama dan kepercayaan publik terhadap KPK. Para terperiksa, lanjut Etik, juga dinilai tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. (Red)

By: @did

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *