Pemberian Pangkat Jenderal Kepada Prabowo Atas Timbal Balik Politik dibantah Presiden Jokowi

Headline, Nasional112 Dilihat

Jakarta, sinarindonesia.id– Tudingan pemberian pangkat jenderal kehormatan bintang empat kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto merupakan timbal balik dari transaksi politik, dibantah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pemberian gelar kehormatan kepada itu merupakan usulan dari Panglima TNI yang tidak tiba-tiba melainkan melalui berbagai proses.

“Jika itu dikaitkan dengan transaksi politik, kita berikan saja sebelum pemilu. Ini kan setelah pemilu, agar supaya tidak ada anggapan-anggapan seperti itu,” kata Jokowi di acara Rapim TNI/Polri di Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (28 Februari 2024).

Dijelaskannya, bahwa pada tahun 2022 lalu Prabowo telah terlebih dahulu menerima tanda gelar kehormatan Bintang Yudha Dharma Utama atas jasa-jasa Prabowo di bidang pertahanan.

“Saat itu, beliau dianggap telah memberikan kontribusi yang luar biasa bagi kemajuan TNI serta kemajuan negara,” sambung Jokowi.

Jokowi juga memastikan bahwa tahapan pemberian gelar Prabowo sudah sesuai dengan UU Nomor 20 tahun 2009 tentang Penerimaan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

“Semua itu berangkat dari bawah. Berdasarkan usulan Panglima TNI, saya menyetujui untuk memberikan kenaikan pangkat secara istimewa berupa jenderal TNI kehormatan,” ucap Jokowi.

Diketahui, pemberian pangkat itu, kata Jokowi didasari Keppres Nomor 13/TNI/Tahun 2024 tanggal 21 Februari 2024 tentang Penganugerahan Pangkat Secara Istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan.

Kendati demikian, pemberian kenaikan pangkat kepada Prabowo Subianto itu, menuai kritikan dari Komisi 1 DPR RI.

Seperti diberitakan sebelumnya, pemberian pangkat kehormatan jenderal bintang empat untuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dikritik anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (purn) TB Hasanuddin.

Menurut TB, dalam militer saat ini tidak ada istilah pangkat kehormatan lagi. Yang ada seorang prajurit TNI berprestasi dalam tugas atau berjasa bisa diberikan tanda kehormatan atau tanda jasa sesuai Undang-Undang.

“Di TNI saat ini tidak ada lagi istilah pangkat kehormatan,” kata Hasanuddin, kepada media, Selasa (27 Februari 2024).

Adapun aturan kepangkatan di lingkungan TNI, jelas TB, diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

“Pasal itu tidak mengatur soal kenaikan pangkat bagi perwira atau prajurit yang telah purna tugas, kecuali pangkat tituler yang diberikan sementara bagi warga negara yang bersedia menjalankan tugas jabatan yang diperlukan,” ungkapnya

Bahkan, sepengetahuan TB, dalam Undang-Undang 34 tahun 2004 tidak ada kenaikan pangkat dari purnawirawan ke purnawirawan. Terlebih sejak berlakunya Undang-Undang TNI dan hal itu sudah tidak ada lagi seperti di era orde baru. (Red)

By: @did

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *