Pendampingan Hukum dibatalkan Fasilitas Keamanan Firli Bahuri dicabut KPK

Jakarta, sinarindonesia.id– Seluruh fasilitas dan bantuan keamanan yang selama ini melekat di Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri, dikabarkan sudah dicabut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bahkan, rencana pemberian bantuan hukum untuk mantan Kapolda Sumatera Selatan itu dibatalkan.

“Sudah berulang kali dijelaskan, termasuk ini tadi kan bantuan keamanan dan bantuan hukum (tidak lagi diberikan),” kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri kepada media di Jakarta, Rabu (29 November 2023).

Dijelaskannya, keputusan itu diambil setelah pejabat di Lembaga Antirasuah menggelar rapat pimpinan dan hasilnya Firli tidak boleh mendapatkan fasilitas apapun.

Alasan pencabutan fasilitas dan lainnya itu, diakui Ali mengacu pada peraturan pemerintah terkait hak, keuangan, kedudukan, protokol, dan perlindungan keamanan pimpinan KPK. Fasilitas itu cuma bisa diterima Firli jika sedang menjalankan tugas, dan berwenang di Lembaga Antikorupsi.

“Pimpinan berkesimpulan bahwa dugaan tindak pidana yang sedang berproses di Polda Metro Jaya tidak sesuai dengan ketentuan di dalam peraturan pemerintah dimaksud,” tutur Ali.

Diketahui, Firli ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya pada Rabu malam, 22 November 2023. Penyidik mengantongi bukti yang cukup atas Firli yang diduga melakukan pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah terkait penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian (Kementan) pada tahun 2020-2023 dan menyangkut mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL). (Red)

By: H@did

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *