Penetapan Capres-Cawapres Prabowo-Gibran Berujung Pelaporan KPU ke Bawaslu Dan DKPP

Jakarta, sinarindonesia.id- Pasca ditetapkannya tiga pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Senin (13 November 2023) sejumlah persoalan baru bakal dihadapi Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) 2.0, melaporkan penyelengaran Pemilu tersebut Ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait penetapan Gibran yang dituding Cacat Hukum.

“Upaya hukum ini menanggapi pengumuman penetapan capres-cawapres oleh KPU sore ini,” kata Koordinator Advokasi TPDI 2.0, Patra M. Zen, kepada media, Senin (13 November 2023).

Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) 2.0 memandang penetapan Gibran itu sebagai pelanggaran hukum oleh KPU. Mereka akan mengadukannya ke Bawaslu dan DKPP, selain itu juga meminta para komisionernya diperiksa.

Dijelaskan Patra, telah terjadi pelanggaran terhadap Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum dan Wakil Presiden. Ia mengatakan, pendaftaran Prabowo-Gibran sebagai pasangan calon dilakukan pada 25 Oktober 2023. Sedangkan KPU baru merevisi peraturan berdasarkan Putusan MK Nomor 90 pada 3 November 2023.

“KPU seharusnya segera merevisi peraturan itu sebelum Prabowo-Gibran mendaftarkan keikutsertaannya di Pilpres 2024.” Kata Parta.

Dinilai Patra, seharusnya Komisioner KPU RI memahami hukum. Ia mengatakan bahwa semua putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor PUU/XXI/2023 tanggal 16 Oktober 2023 tidak dapat dijadikan landasan hukum untuk meloloskan pendaftaran Prabowo-Gibran.

“Bentuk eksekusi putusan, bisa dengan paksaan berwujud perubahan undang-undang atau eksekusi sukarela oleh KPU dengan mengubah peraturan,” tutur Patra. Ia menambahkan, TPDI 2.0 juga berencana mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan KPU RI ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Sebelumnya, TPDI 2.0 mendampingi tiga aktivis 1998 menggugat KPU RI dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 10 November lalu. Gugatan juga karena memandang adanya perbuatan melanggar hukum perihal pencalonan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden atau cawapres di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Dalam laporannya, KPU tercatat sebagai tergugat pertama. Sementara Anwar Usman paman Gibran menjadi tergugat kedua. Tiga aktivis itu juga menggugat Presiden Joko Widodo alias Jokowi dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Mereka masing-masing menjadi turut tergugat pertama dan turut tergugat kedua. (Red)

By: H@did

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *