Pengacara Almarhum Lukas Enembe dituntut 5 Tahun Penjara dan Denda Rp150 Juta

Jakarta, sinarindonesia.id– Pengacara mantan Gubernur Papua Lukas Enembe, dituntut Jaksa Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) pidana lima tahun penjara dan denda sebesar Rp150 juta subsider empat bulan kurungan. Yang bersangkutan, dinilai terbukti merintangi penyidikan terkait kasus dugaan korupsi yang menjerat Mendiang Lukas Enembe.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, Stefanus Roy Rening dengan pidana penjara selama 5 tahun dan pidana denda sejumlah Rp150 juta subsider empat bulan kurungan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan,” ucap jaksa KPK dalam amar tuntutan pidana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (17 Januari 2024).

Dijelaskannya, bahwa Roy terbukti melanggar Pasal 21 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pertimbangannya, jaksa juga mengungkapkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

Adapun hal yang meringankan yakni Roy belum pernah dihukum, memiliki tanggungan keluarga, dan tidak memperoleh dan menikmati hasil tindak pidana.

Sementara, hal yang memberatkan yakni perbuatan Roy tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan birokrasi negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Roy disebut berbelit-belit sehingga mempersulit pembuktian.

“Menetapkan lamanya masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,” jelas jaksa.

Tindak pidana penghalangan penyidikan itu terjadi pada 11 sampai dengan 23 September 2022, 2 dan 31 Oktober 2022, dan 4 November 2022 bertempat di rumah kediaman Lukas di Distrik Koya, Jayapura; Swiss Belhotel Jayapura; Mako Brimob Jayapura; Gereja GPDI Eben Haezer Jayapura; Kantor Hukum Aloysius Renwarin di Jayapura; rumah kediaman Klemen Tinal selaku Wakil Gubernur Papua; dan rumah jabatan Sekretaris Daerah Papua.

Stefanus juga disebut memberi arahan kepada Direktur PT Tabi Bangun Papua Rijatono Lakka atas keterangan yang diberikan kepada tim penyidik KPK.

Stefanus juga mencegah Lukas untuk memenuhi panggilan penyidik KPK dan mendatangkan massa ke Kantor Mako Brimob Jayapura.

Jaksa mengungkapkan Stefanus meminta Rijatono untuk membuat video klarifikasi pemberian uang secara transfer ke rekening Lukas sebesar Rp1 miliar dan tidak memenuhi panggilan penyidik KPK.

Selanjutnya, Stefanus mengarahkan Willicius selaku Staf Bagian Lelang PT Tabi Bangun Papua untuk tidak memenuhi panggilan penyidik KPK.

Ia juga meminta kepada Ridwan Rumasukun selaku Sekretaris Daerah Provinsi Papua agar dana operasional gubernur sebesar Rp10 miliar yang digunakan Lukas untuk acara ulang tahun anaknya tidak diserahkan kepada penyidik KPK. (Red)

By: @did

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *