Razia Kendaraan Mati Pajak dituding Warga Pemprov Akan Mempermalukan Masyarakat

Daerah, Headline463 Dilihat

Bandar Lampung, sinarindonesia.id-Rencana Pemerintah Provinsi Lampung, akan merazia kendaraan mati pajak di sejumlah SPBU, mendapat tanggapan negatif dari banyak kalangan masyarakat. Mereka menilai, apa yang direncanakan tersebut dinilai berlebihan, karena penunggak pajak akan diumumkan mengguna speaker atau pengeras suara.

“Ini merupakan sikap merendahkan masyarakat yang tidak wajib pajak” kata Zainal, saat dimintai tanggapan terkait rencana tersebut, Minggu (5 November 2023).

Dijelaskan Zainal, pada hakikatnya pemilik kendaraan berkeinginan untuk taat pajak. Namun, karena faktor ekonomi dan lain hal mereka terpaksa menunda pembayaran.

Selain Zainal, tanggapan cukup pedas juga disampaikan Toni, pemilik sepeda motor yang sudah lima tahun lebih mati pajak. “Jangankan bayar pajak mas, bisa membiayai anak sekolah dan memenuhi kebutuhan keluarga itu sudah Alhamdulillah,” katanya. Biaya Pendidikan di Lampung bukan murah mas, untuk masuk sekolah Negeri aja harus mengeluarkan kocek jutaan rupiah. Belum lagi biaya harian rumah tangga dan kebutuhan sekolah anak setiap harinya. Kami sebagai buruh serabutan, bagaimana bisa memenuhi keinginan pemerintah tersebut. Tegasnya.

Ditambahkan Toni, seharusnya Pemerintah saat ini fokus pada upaya melambungnya harga sejumlah kebutuhan pokok dan mempermudah masyarakat untuk bisa menyekolahkan anaknya dengan biaya terjangkau. Kami masyatakat kecil, tolong jangan dibebankan dengan target kerja Pemerintah, untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Jangan-jangan rencana mempermalukan penunggak pajak, demi meningkatkan Pendapatan Daerah yang ujung-ujungnya, maaf ngomong nantinya di Korupsi,” keluhnya.

Diketahui, 4 poin yang disampaikan Sekda Provinsi Lampung Fahrizal Darminto dalam surat edarannya, terkait rencana digelarnya Razia kendaraan mati pajak.

  1. Petugas akan mendata kendaraan yang mengisi BBM di SPBU.
  2. Kendaraan yang menunggak pajak akan diumumkan melalui speaker di SPBU atau pengeras suara yang dibawa oleh petugas
  3. Petugas akan melakukan pemasangan stiker pemberitahuan pajak kendaraan bermotor (PKB) terhadap kendaraan yang menunggak pajak.
  4. Demi kelancaran hal tersebut, dimohon dukungan dan kerjasama pihak SPBU dalam pelaksanaan pendataan kendaraan bermotor.

“Mudah-mudahan Pemerintah Provinsi Lampung berubah pikiran dan peduli terhadap kami yang berpenghasilan pas-pasan,” tutup Toni. (red)

By : Hadid

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *