Setara Institute! Pemilihan Panglima TNI Terselip Kepentingan Politik

Jakarta, sinarindonesia.id- Direktur Eksekutif Setara Institute for Democracy and Peace, Halili Hasan, memberikan evaluasi atas cepatnya penunjukan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Agus Subiyanto menjadi Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI). Menurutnya rentang waktu satu minggu antara pelantikan KSAD dengan pengusulan calon panglima TNI terkesan terburu-buru dan tidak seharusnya terjadi.

“Kuat Dugaan, proses kilat tersebut telah mengabaikan ketentuan Pasal 13 Ayat (3) UU TNI yang berbunyi Pengangkatan dan pemberhentian Panglima dilakukan berdasarkan kepentingan organisasi TNI,” kata Halili kepada media Selasa (14 November 2023).

Dijelaskan Halili, proses kilat menuju jabatan Panglima TNI ini berpotensi menjadi preseden tidak baik bagi profesionalitas proses pemilihan ke depannya. Presiden, kata dia, disinyalir secara sengaja menjadikan posisi Kepala Staf Angkatan sebagai tempat persinggahan sesaat untuk memenuhi persyaratan sebagai Panglima TNI.

“Dalam UU TNI, yang mana Panglima TNI diangkat dari perwira tinggi aktif yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan,” ujar Halili.

Diketahui, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Agus Subiyanto telah menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di DPR pada Senin (13 November 2023) sebagai calon Panglima TNI melanjutkan estafet kepemimpinan Laksamana Yudo Margono yang memasuki masa pensiun pada 26 November 2023. Jenderal Agus Subiyanto menjadi calon tunggal Panglima TNI yang diusulkan Presiden Joko Widodo melalui Surat Presiden (Surpres) yang dikirimkan ke DPR pada 31 Oktober lalu.

Pengusulan tersebut dinilai memicu tanda tanya besar, Meski pada ketentuannya pemilihan Panglima TNI merupakan hak preogratif Presiden, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI Pasal 13 ayat (2) dan (5), serta kenaikan pangkat kolonel dan perwira tinggi yang juga ditetapkan oleh Presiden.

Disisi lain, menurut Setara Institute, penilaian terhadap kinerja perwira tinggi yang akan menduduki jabatan Panglima TNI seharusnya dilakukan secara berjenjang, bukan akumulatif, dengan waktu yang memadai, termasuk dalam hal ini kinerja selama menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. (Red)

By: H@did

Sumber: tempo.co

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *