Tanggapan Bambang Handoko Soal Mahkamah Agung Cabut Pergub Lampung Yang Izinkan Bakar Lahan Tebu

Daerah, Headline60 Dilihat

Bandar Lampung, sinarindonesia.id – Ketua DPD Aliansi Advokat Indonesia Provinsi Lampung Bambang Handoko, mengaku prihatin dan menyayangkan adanya polemik baru terkait pembatalan Pergub Lampung No 3 tahun 2020 tentang Tata Kelola Panen dan Produktivitas Tanaman Tebu sebagaimana diubah dengan Pergub Lampung No 19 tahun 2023 yang diajukan oleh Pengawas Lingkungan Hidup KLHK dalam Uji Materi di Mahkamah Agung.

Sebagai Advokat Bambang mengapresiasi dan sangat menghormati secara mutlak atas keluarnya Putusan MA tersebut. Namun bukan berarti putusan tersebut bisa ditafsirkan dengan serampangan.

Atau dengan niat-niat tertentu untuk membuat pihak ketiga dalam hal ini perusahaan mengalami kerugian dalam bentuk apapun. Hal tersebut juga bisa dilihat dari munculnya desakan-desakan agar dikenakannya sanksi berat terhadap perusahaan dimaksud.

“Sangatlah naif dan melanggar asas kepatutan bila terhadap perusahaan tersebut dikenakan sanksi atas perbuatan atau kebijakan yang masih terdapat payung hukum yang melingkupinya. Karena ketika Pergub belum dibatalkan maka semua perbuatan, tindakan dan kebijakan perusahaan masih dalam koridor yang semestinya,” Kata Bambang kepada sinarlampung.co, Rabu malam.

“Terkecuali saat ini dan kedepan bila Pergub sudah diputuskan batal tapi perusahaan tersebut masih melakukan tindakan dan perbuatan yang sama itu baru melanggar atau melawan hukum, ” Tambahnya.

Hal tersebut, kata Bambang rujukannya adalah bahwa sebuah peraturan tidak dapat dikenakan pada kejadian sebelum peraturan disahkan sesuai dengan asas legalitas.

“Pada masalah tersebut pemberlakuan surut bisa diterapkan dalam peraturan kecuali ketentuan pidana dan pembebanan konkret pada masyarakat. Namun untuk peraturan yang berlaku surut harus memuat status dari tindakan hukum yang terjadi atau hubungan hukum yang ada dalam tenggang waktu antara tanggal berlaku surut dan tanggal berlakunya peraturan tersebut, ” Jelasnya.

Bambang Handoko menyatakan bahwa rasa keprihatinan ini muncul dari semangatnya sebagai advokat yang berupaya agar terjadinya keseimbangan dalam hukum. Sehingga semua pihak dapat menahan diri dengan harapan semuanya dapat mengevaluasi dan mengambil pelajaran dari proses yang sudah ada.

“Tentunya  dengan menjaga kondusifitas dalam iklim usaha agar semuanya bisa berjalan dengan baik dan normal. Apalagi Provinsi ini tengah menghadapi proses pemilukada serentak. Dikhawatirkan akan memicu isu-isu yang bernuansa politis. Keprihatinan saya sama sekali tidak ada unsur politis dan saya bukan kuasa hukum perusahaan tersebut. Sekali lagi saya hanya berupaya untuk menyampaikan hal-hal yang bisa membawa dampak kesejukan saja, ” Katanya.

MA Cabut Pergub Lampung

Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan uji materi yang diajukan Pengawas Lingkungan Hidup KLHK atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Panen dan Produktivitas Tanaman Tebu sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 19 Tahun 2023 yang memfasilitasi atau mengizinkan panen tebu dengan cara dibakar.

Dalam putusannya, MA menyatakan Pergub Lampung dimaksud bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi berupa Undang-Undang dan Peraturan Menteri yang secara jelas melarang pembukaan dan/atau mengolah lahan dengan cara dibakar.

Putusan MA juga memerintahkan pencabutan Pergub Lampung dan menghukum termohon untuk membayar biaya perkara.

“Kebijakan Gubernur Lampung, yang memfasilitasi/mengizinkan panen tebu dengan cara membakar, harus dicabut. Kebijakan ini telah menguntungkan perusahaan secara finansial, dengan mengorbankan lingkungan hidup, masyarakat dan merugikan negara, serta bertentangan dengan Undang-undang,” kata Direktur Jenderal Penegakan Hukum LHK, Rasio Ridho Sani dalam Konferensi Pers di Jakarta, Senin 20 Mei 2024.

Alzier Minta Penegak Hukum Turun

Pasca ramai putusan MA itu, tokoh masyarakat Lampung Alzier Dianis Thabranie SE SH, meminta Aparat Penegak Hukum (APH) dapat segera bertindak cepat dengan turun tangan langsung menindaklanjuti putusan hakim MA.

“Ini, murni kriminal kejahatan lingkungan yang harus segera ditindak sesuai hukum,” jelas tokoh budaya dan adat Lampung, dalam pendapat tertulisnya yang di kirim ke redaksi, pada Selasa 21 Mei 2024.

Menurut Alzier, putusan hakim MA yang membatalkan Pergub Lampung tetang izin perbersihan lahan tebu di Tulang Bawang (Tuba) dengan cara dibakar, sudah sangat tepat. Sebab, hakim MA dalam membuat putusannya, tentunya untuk membela kesehatan rakyat dan lingkungan masyarakat sekitar lahan perkebunan tebu.

“Pembakaran tebu, tentunya akan menimbulkan pencemaran udara, dengan meningkatkan CO2 yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat yang hidup dan tinggal di sekitar kebun tebu tersebut,” ujarnya.

“Perda sudah dicabut dan kejahatan lingkungan akibat pembakaran tebu sudah jelas, saat ini tinggal APH saja untuk turun dan memproses hukum atas tindakan yang merugikan kesehatan dan masyarakat sekitar kebun tebu,” tambah Alzier. (Red) 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *