Usulan Penyidik Cegah Sekjen PDIP Ke Luar Negeri Ditolak Pimpinan KPK

Jakarta, sinarindonesia.id– Usulan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pencegahan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto untuk ke luar negeri, ditolak pimpinan KPK.

Usulan itu dinilai kurang tepat, karena yang bersangkutan dianggap kooperatif dan selalu hadir memenuhi panggilan penyidikan.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, saat dikonfirmasi membenarkan perihal ditolaknya usulan pencegahan Hasto ke luar negeri.

“Iya benar, dan pastinya yang bersangkutan kooperatif dan siap memenuhi panggilan KPK,” kata Alexander, kepada media, Rabu (12 Juni 2024).

Dijelaskannya, pencegahan seorang saksi atau tersangka dilakukan apabila terdapat potensi yang bersangkutan kabur dan tak kooperatif.

“Jadi sepanjang yang bersangkutan hadir dan menghormati hukum, serta menyatakan akan datang di setiap panggilan KPK, enggak ada relevansi juga dilakukan pencegahan,” ungkapnya.

Ditegaskan Alex, hingga kini belum ada pihak yang dicegah terkait kasus buronan Harun Masiku.

Bahkan, khusus untuk Hasto akan dipanggil lagi oleh penyidik KPK untuk diperiksa.

Namun disisi lain Hasto sendiri dikabarkan telah meminta jadwal pemeriksaan pada bulan Juli mendatang.

“Yang bersangkutan dikabarkan akan dipanggil lagi. Bahkan Pak Hasto sendiri yang akan datang, jadi enggak perlu panggilan. Kalau enggak salah bulan Juli atau apa yang bersangkut minta dijadwalkan,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita tas dan ponsel Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, saat menjalani pemeriksaan sebagai saksi dugaan suap buronan Harun Masiku.

Tas dan ponsel itu disita dari tangan staff bernama Kusnadi.

“Kusnadi dipanggil penyidik dengan dalih bertemu Hasto. Dari situ, tas dan ponsel saya disita,” kata Hasto, kepada media, Senin (10 Juni 2024).

Saat itu, kata Hasto, dirinya sempat berdebat dengan penyidik. Perdebatan itu, karena apa yang dilakukan penyidik dinilai bertentangan dengan aturan di dalam KUHAP.

“Saya menyatakan keberatan atas penyitaan tas dan ponsel tersebut,” ucapnya.

Selain itu, Hasto juga mengaku, sebagai saksi dirinya berhak mendapatkan pendampingan penasihat hukum.

Hal itu sesuai dengan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

“Karena itu, saya memutuskan bahwa pemeriksaan saat ini dihentikan dan dilanjutkan pada kesempatan lainnya,” ungkap Hasto. (Red)

By: @did

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *