Yusril Menyebut Dugaan Kecurangan Pilpres Tidak Bisa diselesaikan Melalui Hak Angket DPR

Jakarta, sinarindonesia.id– Yusril Ihza Mahendra berpendapat bahwa perselisihan hasil pemilu atau dugaan kecurangan di dalamnya tidak bisa diselesaikan lewat hak angket atau interpelasi di DPR. Perselisihan pemilu atau pilpres hanya bisa diselesaikan lewat jalur Mahkamah Konstitusi (MK).

“Menurut hemat saya hal itu tidak bisa diselesaikan melalui Hak Angket DPR. Karena UUD NKRI 1945 telah memberikan pengaturan khusus terhadap perselisihan hasil pemilu yang harus diselesaikan melalui MK,” kata Yusril, kepada media, Kamis (22 Februari 2024).

Pernyataan itu disampaikan Yusril, merespons usulan hak angket yang digulirkan capres nomor urut tiga, Ganjar Pranowo lewat partainya, PDI Perjuangan.

Dijelaskannya, bahwa hak angket memang telah diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945. Ketentuan lebih detail mengenai hak angket diatur dalam Undang-undang tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3).

“Dalam aturan itu mengatur fungsi DPR melakukan pengawasan yang tidak spesifik, namun bersifat umum mengenai obyek pengawasan DPR,” lanjutnya.

Yusril berpandangan, penggunaan angket hanya membuat perselisihan hasil pemilu atau pilpres berlarut-larut. Apalagi, hasil angket juga hanya berbentuk rekomendasi, atau paling banter pernyataan pendapat DPR.

“Penggunaan hak angket DPR hanya berpotensi menyebabkan negara dalam ketidakpastian dan berujung pada chaos. Sebaliknya, penyelesaian lewat MK bisa membuat kepastian hukum,” pungkasnya.

Ditegaskan Yusril, bahwa pernyataan pendapat DPR tersebut juga harus diputuskan MK. Jika MK setuju, DPR harus menyampaikan permintaan pemakzulan kepada MPR, yang bisa menolak atau menerima. (Red)

By: @did

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *