Jakarta, sinarindonesia.id- Pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengalokasikan anggaran perlindungan sosial mulai dari Bantuan Langsung Tunai hingga bansos dan lainnya, senilai Rp496 triliun pada APBN 2024. Jumlah tersebut naik Rp20 triliun dibandingkan anggaran pada APBN 2023 lalu.
“Bansos dalam APBN tahun 2024 nilainya Rp496 triliun, jadi beda Rp20 triliun dari tahun 2023,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani, kepada media, dikutip Senin (5 Februari 2024).
Dijelaskannya, anggaran sebesar itu dikeluarkan pemerintah untuk membantu masyarakat kurang mampu. Dalam penyalurannya, kata Sri nantinya akan disesuaikan dengan perkembangan atau kondisi yang terjadi di lapangan.
“Penyaluran bansos itu tentu akan menyesuaikan perkembangan kondisi yang terjadi di lapangan,” ungkapnya.
Disinggung perihal bansos yang selama ini menjadi sorotan jelang Pilpres 2024. Sri Mulyani menegaskan bansos merupakan program yang memang sudah dianggarkan dalam APBN.
“Bansos itu adalah instrumen dalam APBN. APBN adalah undang-undang. Undang-undang APBN itu dibahas bersama seluruh partai politik, fraksi di Senayan dan sesudah menjadi undang-undang dia menjadi instrumen negara bersama,” ucapnya.
Dari ketentuan itu, Sri Mulyani meminta kepada masyarakat untuk tahu bahwa bantuan sosial mereka berasal dari pajak orang mampu atau kaya. Mereka harus ikut mengawasi APBN.
“Masyarakat harus ikut mengawasi, ikut memiliki, karena mereka yang mampu membayar pajak dan tentu mereka ingin tahu uang pajaknya untuk apa. Sedangkan penerima harus tahu uangnya dari mana,” tutupnya. (Red)
By: @did
