Jakarta, sinarindonesia.id– Pembangunan infrastruktur jalan di Provinsi Lampung, disingung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebagai salah satu fenomena yang membuat Presiden Joko Widodo kecewa. Sementara alokasi anggaran pemerintah daerah dari tahun ke tahun tidak pernah berubah dan kebanyakan dikucurkan untuk belanja pegawai.
“Tidak adanya prioritas Pembangunan infrastruktur jalan yang membuat Bapak Presiden kecewa, khusus untuk Provinsi Lampung,” kata Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sementara Nawawi Pomolango, di Jakarta, Selasa (12 Desember 2023).
Disisi lain, Nawawi juga menyinggung soal program prioritas nasional yang tidak selaras dengan penganggaran pemerintah daerah.
Dibeberkannya, Program tersebut adalah soal pengentasan stunting, kemiskinan ekstrem, pemberantasan TBC, program pendidikan dan Kesehatan yang tidak dianggarkan dengan tepat.
Guna menanggulangi persoalan tersebut, KPK bersama tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) mengimplementasikan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Bentuk konkret dari SPBE itu adalah aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Sistem yang dikendalikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang menyuguhkan data proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, serta pelaporan keuangan dan hasil pembangunan. (Red)
By: H@did
