Jakarta, sinarindonesia.id– Beredar foto-foto bantuan sosial (bansos) yang ditujukan untuk Stabilitas Pasokan dan harga Pangan (SPHP) yang dibalut stiker Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2, Prabowo-Gibran. Dugaan politisasi bantuan sosial pemerinthan itu, tersebar di platfrom media sosial X.
“Tidak seharusnya bantuan sosial, terutama dalam konteks pangan, dikaitkan dengan kontestasi politik,” kata Koordinator Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), Said Abdullah, kepada awak media.
Dijelaskannya, saat negara menunaikan kewajibannya, tidak seharusnya disangkut pautkan dengan kontestasi politik. Apalagi dalam konteks pemenangan salah satu pasangan calon.
“Politisasi bansos itu merupakan pelanggaran nyata karena terkait dengan hak pangan yang disalurkan ke masyarakat tanpa embel-embel,” lanjutnya.
Diungkapkannya, bahwa dana bansos berasal dari negara dan sebagian dari pajak rakyat. Menurutnya bansos tidak bisa diakui milik salah satu partai karena merupakan kontribusi dari semua masyarakat.
“Kami mencurigai adanya politisasi bansos yang sistemati. Ini harus ditindak,” ucapnya.
Untuk hal ini, kata Said, Bulog harus membuktikan komitmennya terhadap netralitas penyaluran bansos.
“Pihaknya menyerukan kepada publik untuk terus mengawasi kasus ini. Ia menekankan pentingnya pemantauan publik untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan bantuan sosial demi kepentingan politik,” pungkasnya.
Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memutuskan pemerintah akan terus mendistribusikan bansos beras hingga bulan Juni mendatang. (Red)
By: @did
