Jakarta, sinarindonesia.id– Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan bahwa utang pemerintah saat ini telah menyentuh angkat Rp 8.338 triliun.
Utang pemerintah itu, sebagian besar dalam bentuk surat berharga negara (SBN).
“Sebagian besar instrumennya adalah SBN, tadi yang 87,9 persen, hampir 88 persen,” kata Sri Mulyani, pada rapat bersama Komisi XI DPR RI, Kamis (6 Juni 2024).
Dijelaskannya, bahwa sebesar 12,06 persen dari utang Rp 8.338 triliun itu dalam bentuk pinjaman. Rinciannya, Rp7.333 triliun berasal dari SBN dan Rp1.005 triliun pinjaman.
Untuk rasio utang mencapai 38,64 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) per akhir April 2024.
Jumlah ini konsisten terjaga di bawah batas aman 60 persen PDB sesuai UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Rasio utang April juga menurun dari angka rasio utang terhadap PDB bulan sebelumnya yang mencapai 38,79 persen.
“Jadi jumlah utang jatuh tempo pemerintah pada 2025 mencapai Rp800 triliun. Artinya, pemerintah harus membayar utang tersebut pada tahun depan,” ungkapnya.
Adapun utang yang jatuh tempo tersebut terdiri dari Rp705,5 triliun SBN dan Rp94,83 triliun pinjaman.
Menurut Sri Mulyani utang jatuh tempo itu tidak masalah selama persepsi APBN, kondisi ekonomi, dan keadaan politik Indonesia tetap terjaga.
“Pada situasi negara ini tetap kredibel, APBN-nya baik, kondisi ekonominya baik, kondisi politiknya stabil maka revolving (revolving loan) itu dipastikan risikonya kecil,” pungkasnya. (Red)
By: @did
