Jakarta, sinarindonesia.id- Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI medesak pemerintah untuk menata ulang ekosistem industri Liquefied Petroleum Gas (LPG). Hingga kini, industri migas yang dikelola Pertamina itu diduga masih dikuasai oleh mafia.
“Apapun itu persoalannya, Pemerintah tidak boleh kalah dari mafia impor atau mafia migas,” kata Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto melalui keterangan resminya, Minggu (5 November 2023).
Desakan itu, diakui Mulyanto sejalan dengan temuan lapangan migas yang diungkapkan Kementerian ESDM, beberapa waktu lalu. Menurut Mulyanto, temuan itu mengindikasikan bahwa belakangan ini mafia masih menguasai industri migas.
“Yang menjadi pertanyaan, kenapa baru sekarang pemerintah memetakan potensi LPG tersebut. Harusnya dari dulu. Ini mengindikasikan bahwa mafia impor migas memang eksis dan membuat pemerintah tidak berdaya,” jelas Mulyanto.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, dengan tegas menyatakan pemerintah harus membuat perencanaan guna pengelolaan 12 lapangan migas yang baru ditemukan itu. “Terkait adanya temuan 12 lapangan sumber LPG baru dengan total potensi produksi sebesar 1,2 juta ton, saya minta pemerintah segera membuat perencanaan pengelolaan secara terpadu,” kata Mulyanto
Mulyanto menjelaskan, temuan tersebut menggembirakan karena dapat menekan angka impor gas setiap tahun. Sehingga Pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM, harus segera menyusun peta jalan pengelolaan sumber gas tersebut.
“Pemerintah diminta untuk memaksimalkan peran SKK Migas, Pertamina dan perusahaan-perusahaan negara lainnya untuk mengelola ladang tersebut,” sambung Mulyanto.
Prioritas penanganan itu perlu dilakukan agar setiap gas yang dihasilkan dapat memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. “Ini temuan yang sangat menarik. Pasar domestiknya sudah jelas. Dengan kejelasan ini, tentunya Investor yang tertarik juga akan banyak. Asal pemerintah memberi kemudahan dan insentif dalam pengusahaannya,” pangkasnya. (red)
By : Hadid
