Lampung, sinarindonesia.id- Protes warga akan rencana Pemerintah Provinsi Lampung, menggelar Razia besar-besaran di SPBU, bukan menjadi bahan pertimbangan. Bahkan, Menurut Sekretaris Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto, ke depan kendaraan mati pajak tidak diizinkan mengisi Bahan Bakar Minyak di SPBU.
“Memang ke depan SPBU itu tidak akan melayani penjualan BBM bagi kendaraan yang tidak membayar pajak. Jadi kita sebagai warga negara itu mesti ngerti dan taat,” kata Fahrizal saat diwawancara di Kantor Gubernur Lampung, Senin (6 November 2023).
Dijelaskannya, apa yang menjadi kewajiban masyarakat harus di bayar tepat waktu. Ia beralasan, jika Pembangunan di Lampung tidak merata warga protesnya juga ke Pemerintah.
Menanggapi hal tersebut, Andi warga Sukabumi, Bandar Lampung, mengatakan jika sesuatu yang menjadi keputusan Pemerintah sudah tidak bisa di protes, jadi kepada siapa masyarakat menyampaikan aspirasinya.
“Emangnya aturan yang di buat pemerintah kini bersifat final dan tidak bisa di protes lagi, yaelah emang zaman sekarang udah edan,”keluhnya.
Andi menambahkan, yang memilih Pemimpin itu adalah rakyat, sekarang suara rakyat sudah tidak didengar. Bahkan, yang lebih miris, penunggak pajak rencananya akan diumumkan menggunakan speaker di SPBU tempat Razia berlangsung.
Diketahui, dalam surat edaran yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Lampung ada 4 poin yang akan diberlakukan.
- Petugas akan mendata kendaraan yang mengisi BBM di SPBU.
- Kendaraan yang menunggak pajak akan diumumkan melalui speaker di SPBU atau pengeras suara yang dibawa oleh petugas.
- Petugas akan melakukan pemasangan stiker pemberitahuan pajak kendaraan bermotor (PKB) terhadap kendaraan yang menunggak pajak.
- Demi kelancaran hal tersebut, dimohon dukungan dan kerjasama pihak SPBU dalam pelaksanaan pendataan kendaraan bermotor.
Diharapkan andi, melalui keluhannya setidaknya sudah mewakili suara warga yang hingga kini menunggak pajak karena berbagai alasan, terutama faktor ekonomi ditengah besarnya kebutuhan harian.(red)
By: Hadid
